Oleh : Bung Dodi
Pencegahan korupsi dengan meningkatkan peran Masyarakat mutlak harus di lakukan agar proses pemberantasan korupsi berjalan secara efektif dan efisien.
Pelibatan masyarakat setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan yaitu melalui : Pendidikan Anti Korupsi, Pelibatan masyarakat dalam Pengawasan Instansi Pemerintah dan Swasta, dan melakukan kampanye Anti Korupsi.
Pada Bagian ini kami akan menguraikan terkait dengan pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri.
*
Korupsi adalah masalah yang merugikan negara, masyarakat, dan pembangunan suatu bangsa. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak institusi, dan merugikan warga negara secara keseluruhan. Untuk mengatasi korupsi, pencegahan menjadi salah satu pendekatan yang efektif.
Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang penting. Melalui pendidikan anti korupsi, individu didorong untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai integritas, etika, transparansi, dan akuntabilitas. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang bahaya korupsi serta memperkuat komitmen untuk bertindak secara etis.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan anti korupsi penting:
• Kesadaran dan Pemahaman: Pendidikan anti korupsi membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu tentang dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan pembangunan. Dengan pemahaman ini, individu dapat mengenali tindakan korupsi, menolaknya, dan menjadi bagian dari solusi pencegahan korupsi.
• Membentuk Karakter dan Etika: Pendidikan anti korupsi berperan dalam membentuk karakter dan etika individu. Dalam proses pendidikan, nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi ditekankan. Individu yang memiliki karakter dan etika yang kuat akan cenderung menolak tawaran korupsi dan berperilaku secara etis.
• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan korupsi. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang korupsi, masyarakat dapat melaporkan praktik korupsi, mendukung penyelidikan, dan memperkuat mekanisme pengawasan.
• Membangun Sistem Peradilan yang Kuat: Pendidikan anti korupsi berperan dalam membangun sistem peradilan yang kuat. Dengan memahami konsekuensi korupsi, masyarakat akan menuntut penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesional hukum dalam menangani kasus korupsi.
• Pembangunan Berkelanjutan: Korupsi menjadi penghalang dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan anti korupsi berperan dalam menciptakan generasi yang sadar dan peduli terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami pentingnya integritas dan transparansi, individu dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan
*
Aktualisasi diri adalah proses di mana seseorang berusaha mencapai potensi penuh mereka dan mengembangkan kualitas diri secara maksimal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog humanistik Abraham Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan. Aktualisasi diri merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan, di atas kebutuhan fisik, sosial, dan emosional.
Dalam konteks aktualisasi diri, seseorang berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini melibatkan pemahaman diri yang mendalam, pengejaran tujuan hidup yang bermakna, pengembangan keterampilan dan bakat, dan peningkatan kualitas hubungan dengan orang lain. Aktualisasi diri juga melibatkan penemuan dan pengejaran nilai-nilai yang penting bagi individu, serta kesadaran terhadap potensi dan kemampuan yang dimiliki.
*
Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri diwajibkan dilakukan pada seluruh sektor Instansi baik pemerintah maupun instansi swasta.
Instansi pemerintah memiliki kewajiban melakukan transparansi penggunaan anggaran, Efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya pemerintah, melakukan akuntabilitas lembaga dan menerapkan tata nilai etis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Sektor swasta juga memiliki kewajiban menciptakan korporasi yang bersih dalam berurusan dengan pemerintahan, Melakukan transaksi keuangan yang jujur dan transparan serta berkolaborasi dengan masyarakat dalam kampanye Anti Korupsi.
Oleh karena itu Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri harus dilakukan pada seluruh sektor Instansi baik pemerintah maupun instansi swasta
Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri yang dilakukan pada seluruh sektor Instansi baik pemerintah maupun instansi swasta ini harus langsung dikomandoi oleh presiden dengan dipimpin oleh divisi pencegahan korupsi yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri yang dilakukan pada seluruh sektor Instansi baik pemerintah maupun instansi swasta ini bersifat sepanjang massa dan bersifat gerakan bukan Berbasis Proyek Pemerintah.
Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri diwajibkan yang akan dilakukan pada seluruh sektor Instansi baik pemerintah maupun instansi swasta ini dievaluasi dan dimonitoring oleh presiden langsung dan bisa melalui pengawasan sekretaris presiden.
Secara berkala laporan Aktualisasi diri yang telah dilakukan oleh masing-masing individu akan dievaluasi dan diberikan reward dan penghargaan Presiden terhadap kategori individu yang dinilai sukses dan istimewa dalam hal implementasi.
Proses Aktualisasi diri melalui pendidikan anti korupsi ini tanpa ada punisment ataupun hukuman terhadap individu yang enggan melakukan Aktualisasi diri karena ini murni bersifat gerakan.
Kami percaya perlahan tapi pasti melakukan internalisasi secara terus menerus melalui Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Project Aktualisasi Diri ini akan menjadikan Indonesia maju dan terwujudnya generasi emas 2045.
