Oleh : Abdul Rofik (Pengurus Ganjar Center)

Pada era generasi milenial, tentu memiliki pemimpin yang  sesuai dengan karakter millenial menjadi dambaan generasi millenial saat ini.

Namun faktanya, dambaan itu masih jauh dari harapan generasi millenial. Sistem politik dan mahalnya ongkos politik boleh dibilang bagian dari penghalang lahirnya sosok pemimpin yang berkarakter generasi millenial.

Walaupun banyak survei  yang menyebutkan bangsa Indonesia sudah pada jalur yang benar. 

Faktanya di daerah maish banyak kita jumpai kepala kepal adaerah dan banyak pemimpin-pemimpin yang muncul dengan karakter jauh dari millenial, generai pemimpin yang mengandalkan politik praktis dagang sapi, oligarki, politik yang tidak pernah berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Sisitem Politik dan Praktik Money Politik

Biaya politik yang mahal dan sistem politik yang belum benar-benar sempurna nampaknya menjadi momok penghambat menuju perbaikan-perbaikan kualitas pemimpin di Indonesia.

Dalam kontestasi sering bahwa peluang untuk menjadi pemimpin sangat terbatas aksesnya, setidaknya harus bersumber dari orang partai atau yang menguasai partai. Selian itu juga tentu harus memiliki sumber  daya atau modal yang besar.

Praktik ini mengakibatkan banyak pemimpin-pemimpn di Indonesia khusunya pemimpin di daerah yang tergiur untuk mengmabil jalan pintas dengan menghalalkan praktik-praktik tidak jujur. Ya, tentu saja untuk mengembalikan biaya politik yang sudah di keluarkan saat masa kontestasi. 

Biaya politik yang mahal menuntut seseorang yang akan maju menjadi pemimpin harus memiliki modal yang besar. Masih banyak bibit-bibit pemimpin di negeri ini yang sulit mendapatkan kesempatan untuk maju di pentas politik.

Banyak juga orang yang memiliki kualitas sebagai pemimpin namun enggan untuk maju.

Dorongan untuk mencapai pemerintahan yang efektif dalam kepemimpinan yang bijaksana diharapkan akan membuat sistem yang baik untuk mencapai Indonesia menjadi bangsa yang maju dari segala macam bidang, menjadi negara yang berdaulat, terciptanya keadilan sehingga akhir yang bahagia adalah kesejahteraan rakyat yang mandiri akan tercapai.

Sudah menjadi pengetahun umum bahwa seorang pemimpin dalam pemerintahan merupakan abdi rakyat walaupun dalam konotasi “pemerintah” diartikan sebagai “perintah penguasa” yang rata-rata dialami oleh bangsa yang terjajah. Berbeda dengan istilah “government” yang berindikasi “mengelola kesejahteraan umum”.

Indikasi ini mengingatkan orang yang sedang berkuasa agar mengayomi rakyat. Dia sekaligus merupakan abdi rakyat dan abdi negara.

Pada akhirnya pemerintahan yang efektif akan terwujud apabila para pemimpin memenuhi kualifikasi-kualifikasi sebagai pemimpin yang kredibel, mempunyai kemampuan, intelektual, dan visi yang jauh kedepan.

Namun pemimpin yang baik juga harus memiliki integritas, kejujuran, kesetiaan pada kepentingan rakyat. Seorang pemimpin harus selesai terhadap dirinya sendiri.

Dia tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai di atas kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Sistem perpolitikan di negara kita juga harus diperbaiki.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *